nusakini.com-- "Indonesia memiliki komitmen penuh terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB", tegas Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, selaku co-host pada pertemuan tingkat Menteri terkait operasi perdamaian PBB, yang diadakan di sela-sela minggu pertama Sidang Majelis Umum PBB ke-71, di New York, Amerika Serikat. 

Dalam pertemuan Menlu RI menegaskan bahwa operasi perdamaian PBB penting tidak saja untuk menjaga perdamaian dan keamanan, namun juga untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan. "Pembangunan akan dapat terlaksana jika perdamaian, keamanan dan stabilitas di negara tersebut berkelanjutan", tegas Menlu RI. 

Dalam kaitan ini Menlu RI menegaskan 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung tugas dan peran misi perdamaian PBB. Pertama, pentingnya pasukan perdamaian, polisi dan staf sipil yang terlibat dalam misi perdamiaan PBB memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai. "Keamanan bagi para pasukan perdamaian PBB harus menjadi prioritas", tegas Menlu RI. 

Untuk itu Dewan Keamanan PBB dan negara pengirim pasukan harus memberikan misi pemeliharaan perdamaian mandat yang jelas dan realistis, sesuai dengan kondisi di lapangan. "Kita harus memberikan bekal kemampuan dan sumber daya yang memadai serta mandat yang jelas sehingga dapat dilaksanakan di lapangan guna melindungi para pasukan perdamaian kita di lapangan", ucap Menlu RI. 

• Menlu RI Akan Kunjungi Senegal Guna Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret dengan Sejumlah Negara Afrika
• Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dengan Menlu Belanda
• Begini Pesan Menlu RI Saat Kunjungi Kamp Pengungsi Palestina di Amman Jordan
• Menlu RI: Indonesia Mitra Terpercaya bagi Demokrasi & Keadilan Sosial
• Menlu RI: DK PBB Harus Perkokoh Respons dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

Kedua, Menlu RI menekankan pentingnya peran perempuan dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB. Dalam hal ini ditegaskan bahwa perempuan harus lebih diberdayakan dan diberi kesempatan yang sama dalam pelaksanaan misi perdamaian. "Peremuan harus dapat dilibatkan pada setiap tahap dan setiap aspek dalam pemeliharaan perdamaian termasuk dalam peaceful settlement of dispute, conflict prevention and resolution", tegas Menlu RI. 

Ketiga, Menlu RI mengeaskan perlunya untuk merubah sifat misi perdamaian dari lebih bersifat reaksi menjadi preventif. "Penting untuk mengambil langkah-langkah guna mengintegrasikan conflict prevention, peacemaking dan peacebuilding guna memastikan tercapai perdamaian secara berkelanjutan", ucap Menlu RI. 

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa sebagai salah satu negara pengirim pasukan perdamaian nomor 10 terbesar dengan total 2.867 personel di 10 misi perdamaian PBB, Indonesia terus berupaya mewujudkan komitmennya untuk memberikan pasukan yang berkualitas dan profesional. Menlu RI juga menyampaikan bahwa sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusi jumlah pasukan perdamaian Indonesia sesuai dengan Roadmap for Vision 4000 Peacekeepers by 2019. 

Selain itu juga disampaikan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan bertema "The Challenges Forum Meeting" pada bulan November 2016, yang akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh misi pemeliharaan PBB. "komitmen Indonesia terhadap upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan menjaga kemanan selama ini menunjukan bahwa Indonesia is a true partner for peace", tegas Menlu RI. 

Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ini diadakan setiap tahun sejak tahun 2013, juga mendiskusikan mengenai berbagai kajian PBB terkait perdamaian dan keamanan, serta sejumlah rekomendasi bagi Sekjen PBB mendatang untuk meningkatkan kapasitas misi-misi perdamaian. 

Menteri Luar Negeri RI bertindak sebagai co-host bersama dengan Menlu Finlandia, Rwanda dan Uruguay dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Menlu negara penyumbang pasukan lainnya dan Sekretariat PBB terkait.(p/ab)